Struktur Organisasi

[otw_shortcode_tabslayout tabs=”2″ tab_1_title=”Pendirian” tab_1_content=”

Jaringan Pengusaha Nasional
Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (PW Japnas) Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk pada 29 November 2017.” tab_2_title=”PW Nusa Tenggara Barat 2018 – 2023″ tab_2_content=”

Susunan Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (PW JAPNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018 – 2023

Dewan Pengawas

1.
2.

Pengurus Wilayah

Ketua Umum :
Ketua Harian :

I. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Hukum :
1. Ketua Bidang Organisasi :
+ Ketua Dept Organisasi :
+ Ketua Dept Kelembagaan :
2. Ketua Bidang Keanggotaan :
+ Ketua Dept Diklat :
+ Ketua Dept Bina Tradisi :
3. Ketua Bidang Informasi Strategis :
+ Ketua Dept Basis Data :
+ Ketua Dept Analisa dan Statistik :
4. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum :
+ Ketua Dept Advokasi :
+ Ketua Dept Hukum dan GCG :

II. Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Jaringan :
1. Ketua Bidang Pemetaan Jaringan dan Potensi :
+ Ketua Dept Pemetaan Potensi :
+ Ketua Dept Pemetaan Jaringan dan Aset :
2. Ketua Bidang Pengembangan Jaringan :
+ Ketua Dept Hubungan Dalam Negeri :
+ Ketua Dept Hubungan Internasional :
3. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Lintas embaga :
+ Ketua Dept Hubungan Pemerintah :
+ Ketua Dept Hubungan Antar Organisasi :
4. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat

III. Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Investasi, Keuangan, Perbankan dan Kebendaharaan :
1. Ketua Bidang Manajemen Investasi :
+ Ketua Dept Perencanaan Investasi :
+ Ketua Dept Pendampingan Manajemen :
+ Ketua Dept Pendampingan Operasional :
2. Ketua Bidang Pengawasan Investasi :
+ Ketua Dept Pengawasan Operasional :
+ Ketua Dept Pengawasan Keuangan :
+ Ketua Dept Pengawasan Industri dan Pasar :
+ Ketua Dept Pengawasan Perjanjian Investasi :
3. Ketua Bidang Pengembangan Investasi :
+ Ketua Dept Forum Komunikasi Bisnis :
+ Ketua Dept Manajemen Proposal Usaha :
4. Ketua Bidang Pembiayaan Investasi :
+ Ketua Dept Pembiayaan Perbankan :
+ Ketua Dept Pembiayaan Lembaga Non-Bank :
+ Ketua Dept Pembiayaan Patungan (CrowdFunding) :
5. Ketua Bidang Keuangan Syariah :
+ Ketua Dept Pembiayaan Syariah :
+ Ketua Dept Investasi Syariah :
6. Ketua Bidang Pembiayaan UMKM :
+ Ketua Dept Pembiayaan Kredit Modal Kerja :
+ Ketua Dept Pembiayaan Kredit Mikro & UKM :
7. Ketua Bidang Keuangan, Perbankan dan Pasar Modal :
+ Ketua Dept Keuangan :
+ Ketua Dept Perbankan :
+ Ketua Dept Perbankan :

IV. Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Industri :
1. Ketua Bidang Pengembangan Produksi :
2. Ketua Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Usaha :
3. Ketua Bidang Pembangunan Industri :
4. Ketua Bidang Industri Manufaktur :
5. Ketua Bidang Industri Jasa :
6. Ketua Bidang Industri Pertambangan :
7. Ketua Bidang Industri Energi :
8. Ketua Bidang Industri Sumber Daya Alam :
9. Ketua Bidang Industri Pertanian, Peternakan, Kehutanan :
10. Ketua Bidang Industri Maritim dan Kelautan :
11. Ketua Bidang Industri Infrastruktur dan Properti :
12. Ketua Bidang Industri Strategis dan Pertahanan Nasional :
13. Ketua Bidang Industri Kreatif Pariwisata Seni Budaya :
14. Ketua Bidang Industri Media, Desain, IPTEK :
15. Ketua Bidang Industri Logistik dan Distribusi :
16. Ketua Bidang Industri Kesehatan :

V. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Perdagangan :
1. Ketua Bidang Pengembangan Pasar :
+ Ketua Dept Pasar Investasi :
+ Ketua Dept Pasar Produk dan Jasa :
2. Ketua Bidang Eksibisi :
+ Ketua Dept Eksibisi Investasi :
+ Ketua Dept Eksibisi Produk dan Jasa :
3. Ketua Bidang Pembinaan UMKM :
+ Ketua Dept Pembinaan Usaha Mikro :
+ Ketua Dept Pembinaan UKM :
+ Ketua Dept Pengembangan Pengusaha Pemula :
4. Ketua Bidang Perdagangan Online :
+ Ketua Dept Pengembangan Pasar Online :
+ Ketua Dept Pengelolaan Pasar Online :
+ Ketua Dept Keamanan Pasar Online :

VI. Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Teritorial :
1. Koordinator Wilayah Indonesia Timur :
2. Koordinator Wilayah Indonesia Tengah :
3. Koordinator Wilayah Indonesia Barat :
4. Koordinator Wilayah Luar Negeri :

“][/otw_shortcode_tabslayout]