Struktur Organisasi


Jaringan Pengusaha Nasional

Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat


Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (PW Japnas) Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk pada 29 November 2017.


Susunan Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (PW JAPNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018 - 2023


Dewan Pengawas


1.

2.


Pengurus Wilayah


Ketua Umum :

Ketua Harian :


I. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Hukum :

1. Ketua Bidang Organisasi :

+ Ketua Dept Organisasi :

+ Ketua Dept Kelembagaan :

2. Ketua Bidang Keanggotaan :

+ Ketua Dept Diklat :

+ Ketua Dept Bina Tradisi :

3. Ketua Bidang Informasi Strategis :

+ Ketua Dept Basis Data :

+ Ketua Dept Analisa dan Statistik :

4. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum :

+ Ketua Dept Advokasi :

+ Ketua Dept Hukum dan GCG :


II. Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Jaringan :

1. Ketua Bidang Pemetaan Jaringan dan Potensi :

+ Ketua Dept Pemetaan Potensi :

+ Ketua Dept Pemetaan Jaringan dan Aset :

2. Ketua Bidang Pengembangan Jaringan :

+ Ketua Dept Hubungan Dalam Negeri :

+ Ketua Dept Hubungan Internasional :

3. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Lintas embaga :

+ Ketua Dept Hubungan Pemerintah :

+ Ketua Dept Hubungan Antar Organisasi :

4. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat


III. Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Investasi, Keuangan, Perbankan dan Kebendaharaan :

1. Ketua Bidang Manajemen Investasi :

+ Ketua Dept Perencanaan Investasi :

+ Ketua Dept Pendampingan Manajemen :

+ Ketua Dept Pendampingan Operasional :

2. Ketua Bidang Pengawasan Investasi :

+ Ketua Dept Pengawasan Operasional :

+ Ketua Dept Pengawasan Keuangan :

+ Ketua Dept Pengawasan Industri dan Pasar :

+ Ketua Dept Pengawasan Perjanjian Investasi :

3. Ketua Bidang Pengembangan Investasi :

+ Ketua Dept Forum Komunikasi Bisnis :

+ Ketua Dept Manajemen Proposal Usaha :

4. Ketua Bidang Pembiayaan Investasi :

+ Ketua Dept Pembiayaan Perbankan :

+ Ketua Dept Pembiayaan Lembaga Non-Bank :

+ Ketua Dept Pembiayaan Patungan (CrowdFunding) :

5. Ketua Bidang Keuangan Syariah :

+ Ketua Dept Pembiayaan Syariah :

+ Ketua Dept Investasi Syariah :

6. Ketua Bidang Pembiayaan UMKM :

+ Ketua Dept Pembiayaan Kredit Modal Kerja :

+ Ketua Dept Pembiayaan Kredit Mikro & UKM :

7. Ketua Bidang Keuangan, Perbankan dan Pasar Modal :

+ Ketua Dept Keuangan :

+ Ketua Dept Perbankan :

+ Ketua Dept Perbankan :


IV. Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Industri :

1. Ketua Bidang Pengembangan Produksi :

2. Ketua Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Usaha :

3. Ketua Bidang Pembangunan Industri :

4. Ketua Bidang Industri Manufaktur :

5. Ketua Bidang Industri Jasa :

6. Ketua Bidang Industri Pertambangan :

7. Ketua Bidang Industri Energi :

8. Ketua Bidang Industri Sumber Daya Alam :

9. Ketua Bidang Industri Pertanian, Peternakan, Kehutanan :

10. Ketua Bidang Industri Maritim dan Kelautan :

11. Ketua Bidang Industri Infrastruktur dan Properti :

12. Ketua Bidang Industri Strategis dan Pertahanan Nasional :

13. Ketua Bidang Industri Kreatif Pariwisata Seni Budaya :

14. Ketua Bidang Industri Media, Desain, IPTEK :

15. Ketua Bidang Industri Logistik dan Distribusi :

16. Ketua Bidang Industri Kesehatan :


V. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Perdagangan :

1. Ketua Bidang Pengembangan Pasar :

+ Ketua Dept Pasar Investasi :

+ Ketua Dept Pasar Produk dan Jasa :

2. Ketua Bidang Eksibisi :

+ Ketua Dept Eksibisi Investasi :

+ Ketua Dept Eksibisi Produk dan Jasa :

3. Ketua Bidang Pembinaan UMKM :

+ Ketua Dept Pembinaan Usaha Mikro :

+ Ketua Dept Pembinaan UKM :

+ Ketua Dept Pengembangan Pengusaha Pemula :

4. Ketua Bidang Perdagangan Online :

+ Ketua Dept Pengembangan Pasar Online :

+ Ketua Dept Pengelolaan Pasar Online :

+ Ketua Dept Keamanan Pasar Online :


VI. Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Teritorial :

1. Koordinator Wilayah Indonesia Timur :

2. Koordinator Wilayah Indonesia Tengah :

3. Koordinator Wilayah Indonesia Barat :

4. Koordinator Wilayah Luar Negeri :